ADRMEDIA NEWS, MALANG – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional sekaligus mempertegas peran strategisnya dalam menjaga stabilitas bangsa. Dalam momentum Silaturahmi Nasional (Silatnas), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ) menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi mitra kritis pemerintah tanpa kehilangan tanggung jawab kebangsaan.
Ketua BEM UMJ, Muhammad Alfian Maulana, menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan sekadar tanggung jawab aparat keamanan, melainkan kepentingan bersama seluruh elemen bangsa. Menurutnya, situasi sosial yang kondusif menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan, pendidikan, dan aktivitas perekonomian. Karena itu, mahasiswa dan pemuda diharapkan mampu menyampaikan aspirasi secara santun, rasional, serta tidak mudah terseret provokasi yang berpotensi memicu konflik sosial.
Namun, menjaga kondusivitas bukan berarti membungkam kritik. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM UMJ menegaskan bahwa evaluasi terhadap kebijakan pemerintah harus terus dilakukan, terutama menyangkut pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan penegakan hukum. Kritik mahasiswa harus dibangun melalui data, argumentasi ilmiah, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi komoditas retorika politik maupun gerakan tanpa arah yang jelas.
Melalui konsolidasi mahasiswa Muhammadiyah dalam Silatnas, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) didorong memperkuat sinergi gerakan di tingkat nasional. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk membangun komunikasi antarkampus, memperkuat persatuan, serta mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi benturan sosial. Mahasiswa harus tampil sebagai kekuatan intelektual yang mampu menjaga demokrasi sekaligus menawarkan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Mengusung semangat “Menjaga Stabilitas, Mengawal Perubahan: Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran dari Bumi Malang”, Muhammad Alfian Maulana menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Sikap kritis justru harus menjadi identitas gerakan mahasiswa, tetapi perlu diwujudkan melalui langkah edukatif, solutif, dan konstruktif. Ia juga mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa menolak provokasi yang memecah belah serta tetap aktif mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, mahasiswa PTMA diminta tidak terjebak dalam politik praktis maupun aksi demonstrasi yang hanya berhenti pada tekanan sesaat. Persoalan ketahanan pangan, kedaulatan ekonomi, pendidikan inklusif, hingga ketimpangan sosial membutuhkan gagasan dan rekomendasi konkret dari kalangan akademisi. BEM harus mampu menjadi poros gagasan yang melahirkan inovasi, kajian strategis, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Silatnas pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial atau ajang konsolidasi organisasi semata, melainkan menjadi titik awal penguatan gerakan mahasiswa Muhammadiyah secara berkelanjutan. BEM UMJ mendorong terbentuknya jejaring komunikasi dan langkah bersama antarmahasiswa PTMA di seluruh Indonesia untuk menghadapi tantangan kebangsaan. Pesannya tegas: mahasiswa harus tetap kritis terhadap kekuasaan, berani mengoreksi kebijakan yang keliru, tetapi juga bertanggung jawab menjaga persatuan dan masa depan demokrasi Indonesia. (ADR)
