JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Jihan, mengimbau kalangan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jihan menilai, momentum evaluasi terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, mahasiswa diharapkan dapat menyikapi berbagai seruan aksi secara bijak, kritis, dan mengedepankan pertimbangan rasional sebelum memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan demonstrasi.
Menurut Jihan, mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondusivitas serta turut menciptakan ruang demokrasi yang sehat. Penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan tidak semata-mata mengikuti ajakan yang belum diketahui secara jelas tujuan maupun arah gerakannya.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan merupakan hak masyarakat dalam negara demokrasi. Akan tetapi, proses tersebut sebaiknya dilakukan melalui kajian yang objektif, diskusi akademik, serta penyampaian kritik yang konstruktif dan berbasis data.
Jihan mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait ajakan aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, setiap informasi perlu terlebih dahulu diverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun mendorong keterlibatan dalam kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa mahasiswa perlu mengedepankan sikap kritis terhadap berbagai isu nasional, termasuk kebijakan pemerintah. Kritik dan masukan yang disampaikan secara objektif dinilai dapat menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa dalam mendukung pembangunan nasional.
Dalam pandangannya, mahasiswa tidak harus selalu mengekspresikan aspirasi melalui demonstrasi di jalan. Berbagai saluran lain, seperti forum diskusi, kajian kebijakan, audiensi, maupun penyampaian rekomendasi kepada pihak terkait, juga dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pandangan dan aspirasi.
Jihan berharap, mahasiswa Unindra dapat menjaga independensi dalam menentukan sikap terhadap berbagai isu politik nasional. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif agar mahasiswa tidak menjadi bagian dari gerakan yang diikuti tanpa pemahaman memadai terhadap substansi persoalan yang diangkat.
Selain itu, ia mengajak mahasiswa untuk memperkuat budaya literasi politik dan meningkatkan kemampuan menganalisis berbagai kebijakan pemerintah secara objektif. Dengan demikian, mahasiswa dapat memberikan penilaian berdasarkan fakta, bukan sekadar mengikuti opini maupun narasi yang berkembang di ruang publik.
Menurutnya, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk melakukan refleksi terhadap berbagai program pembangunan, capaian pemerintah, serta tantangan yang masih perlu mendapatkan perhatian bersama.
Jihan juga menekankan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi alasan untuk menciptakan perpecahan di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Sikap saling menghormati dan mengedepankan dialog dinilai penting untuk menjaga persatuan.
Ia berharap seluruh mahasiswa dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta suasana yang kondusif di tengah berkembangnya berbagai dinamika politik nasional. Mahasiswa diharapkan tetap fokus pada kegiatan akademik sekaligus menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab.
Menutup pernyataannya, Jihan mengajak mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan aksi, melainkan mengedepankan pemikiran kritis, sikap dewasa, dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan. Ia menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.(ADR)
